TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI, Henry Saragih menilai keputusan pemerintah impor beras 2 juta ton tahun ini tidak tepat dan merugikan petani. Pasalnya, keputusan impor tersebut diambil justru saat panen raya sedang berlangsung.
"Pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani," ucap Henry dalam keterangannya kepada Tempo pada Senin, 27 Maret 2023.
Menurut Henry, semestinya pengumuman impor beras tidak dilakukan saat petani sedang panen raya. Apa lagi impor beras tersebut sangat besar, hingga 2 juta ton. Sehingga meski impor belum jalan, namun petani sudah terkena dampaknya.
Henry melanjutkan, pemerintah seharusnya belajar dari peristiwa surat edaran badan pangan nasional atau Bapanas beberapa waktu lalu yang sempat membuat harga gabah di tingkat petani anjlok. Aturan harga tersebut dibuat juga menjelang panen raya sehingga banyak petani merugi. Belakangan, Bapanas mencabut surat edaran setelah marak protes dari para petani.
Kini, pemerintah kembali membuat keputusan yang berpotensi menyebabkan harga gabah dan beras petani turun. Pemerintah mengumumkan akan melakukan impor beras sebesar 2 juta ton tahun ini. Pemerintah berdalih hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan CBP sehingga perlu dilakukan impor.
Henry mempertanyakan data pemerintah yang menyebut produksi dalam negeri tidak mencukupi karena saat ini justru panen melimpah. Dia menduga, alasan tersebut hanya untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah menyerap gabah dan beras di tingkat petani. “Jika memang terjadi penurunan produksi, datanya mesti jelas,” ujarnya.
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mempertanyakan alasan keputusan pemerintah melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. Menurut Said, saat ini tidak ada persoalan di produksi beras dalam negeri.
Selanjutnya: Tahun lalu, impor dilakukan saat swasembada beras ...
